Beberapa hari ini, Kota Solo dipenuhi oleh para akademisi, bisnis, dan government (ABG) yang akan mengikuti Kongres ISEI XXII & SEMNAS 2024. Kepadatan Kota Solo yang dirasakan di tanggal 19-20 September 2024 terbukti bahwa sangat meriahnya kegiatan tersebut yang juga berdampak pada okupansi hotel yang “Full Senyum”.
Pesan Ketua Umum ISEI yakni Bapak Perry Warjiyo, Ph.D. dalam Pembukaan Kongres XXII & SEMNAS 2024 sangat jelas bahwa meminta para anggota ISEI untuk tidak hanya mencurahkan pemikiran dan berdiskusi ekonomi saja tetapi harus diimbangi dengan aktivitas nyata yang mendukung perekonomian yakni berbelanja dan menyicipi kuliner Solo sebagai bentuk dukungan kepada UMKM.
Pada kongres yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo kali ini memiliki pesan penting dimana perlunya penguatan pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Munculnya gignomics juga menjadi perhatian konkrit karena dapat berdampak negatif ditengah kondisi global yang makin dipenuhi kerapuhan. Gejala multipolarisme yang makin terjadi juga menjadi perhatian karena semangat multilateralisme yang mulai memudar.
Indonesia sebagai negara dengan pantai panjang yang luas, memiliki berbagai cadangan komoditas unggulan dunia, dan yang terpenting adalah akan menghadapi bonus demografi harus menjadi fokus penting bagi para ekonom. Konsep trilogi pembangunan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesomo sebagai pendiri dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan menjadikan ISEI sebagai “Jembatan Emas” bagi para akademisi, bisnis, dan government (ABG) yang menjadi semangat dari Bapak Perry Warjiyo, Ph.D. dalam menahkodai kapal besar ini.
Semangat transformasi ekonomi sembari mewujudkan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan harus dilakukan dengan fokus menjaga sisi supply dan sisi demand dengan mewujudkan integrated policy framework. Katalis positif yang dilakukan Bank Indonesia yakni dengan menurukan BI Rate sebesar 25 bps sebelum terlaksananya Kongres ISEI XXII & SEMNAS 2024 menjadi “angin segar” bagi perekonomian domestik.
Sebagai organisasi ekonomi yang besar, ISEI mewadahi 52 cabang se-Indonesia dengan memiliki 13 ribu anggota tentu menjadi organisasi yang sentra untuk menjadi partner Pemerintah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan serta pembangunan ekonomi di pusat dan daerah selama 10 tahun terakhir. Peran ISEI yang akan genap selama 7 dekade pada tahun 2025 nanti harus terus berlanjut sebagai partner Pemerintah sesuai Manifesto ISEI.
Keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir juga patut diapresiasi terutama mewujudkan stabilitas, hilirisasi, digitalisasi, dan inklusivitas (SHDI) perekonomian. Kedepannya, ISEI akan berperan sentral dalam menjawab tiga tantangan perekonomian nasional untuk mewujudkan strategi transformasi bangsa. Fokus Pertama adalah mendorong perbaikan human capital untuk percepatan digitalisasi dengan melakukan talent scouting pada young economist dan kompetisi yang mendorong digitalisasi di daerah, Kedua, menjaga stabilitas harga untuk peningkatan kelas menengah dengan aktif mencurahkan pemikiran melalui TPID dan TPIP. Ketiga, mendorong ekstensifikasi serta intensifikasi komoditas, produk, dan jasa dalam program hilirisasi yang labour intensive dengan pendekatan ultramikro dan mikro untuk menghadirkan strategi yang aplikatif. Keempat, mencari strategi pembiayaan yang inovatif dan inklusif terutama bagi masyarakat dan UMKM yang belum bankable. Terakhir, menjaga kelestarian sosio-ekologis dengan berorientasi pada people, planet, dan profit untuk mewujudkan generasi emas Indonesia sesuai Visi Indonesia Emas Tahun 2045.
ISEI juga akan terus berperan secara akademis untuk meningkatkan research quality melalui berbagai kegiatan yang akan relevan dengan kebutuhan jaman. Pada ranah profesi, ISEI akan berperan pada peningkatan hardskill dan softskill yang akan menjadi backbone bagi input pasar tenaga kerja untuk mendukung dunia usaha yang berdaya saing. Dari sisi dukungan ke Pemerintah, ISEI akan menjadi partner diskusi yang baik dan membangun bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melakukan kajian pada kebijakan publik (KKP), memberikan rekomendasi ke Pemerintah, serta menjadi main agent yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden