Seminar Series Kajian Kebijakan Publik (KKP) 5.0 di Medan

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) kembali menyelenggarakan kegiatan Seminar Series Buku Kajian Kebijakan Publik (KKP) 5.0. Rangkaian seminar ini merupakan seri ketiga yang dilaksanakan pada Senin, 22 Juli 2024 bertempat di Ruang Kuala Deli, Lantai 9 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Medan. Seminar Series ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Road to Kongres ISEI XXII. Kegiatan dihadiri 175 peserta secara offline yang terdiri dari perwakilan akademisi (A), pelaku usaha (Business/B) dan Pemerintah (Government/G). Sebelumnya, seri pertama dan kedua telah sukses dilaksanakan masing-masing di Surabaya (28 Mei 2024) dan Makassar (25 Juni 2024). Seminar Series ketiga ini mengangkat tema ”Implementasi Hilirisasi Pangan di Daerah”. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman Ph.D selaku Ketua Bidang II Pengurus Pusat (PP) ISEI menyampaikan keynote speech pada sesi pembukaan. Di samping itu, sambutan disampaikan pada sesi pembukaan oleh Wakil Ketua ISEI Cabang Medan (Coki Ahmad Syahwier). Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (IGP Wira Kusuma), Direktur Bank Indonesia Institute (Cicilia A. Harun), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Asim Saputra), Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 1 Medan (Muhammad Yusron), dan Pimpinan Wilayah BULOG (Arif Mandu).

Deputi Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua Bidang II PP ISEI menyampaikan bahwa terlaksananya Seminar Series KKP 5.0 ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan ISEI dalam memperkuat sinergi dan kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi di Indonesia. Dalam pengantarnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia memaparkan terdapat 3 (tiga) hal yang menunjukkan bahwa industri manufaktur berperan dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. Pertama, industri manufaktur menjadi salah satu pilar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang dan berkelanjutan. Kedua, pengembangan industri manufaktur dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Ketiga, adanya dukungan industri medium-technology. Dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif, dibutuhkan strategi pengembangan manufaktur yang diarahkan untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan stabilisasi harga. Strategi peningkatan nilai tambah manufaktur dapat dicapai dengan pendekatan two-pronged approach reform strategy, yaitu industri padat karya dan medium-tech. Di sisi lain, three-pronged approach dibutuhkan untuk penguatan hilirisasi pangan. Tentunya, strategi tersebut didukung oleh 3P, yaitu Perbaikan Faktor Produksi (P1), Pengaturan dan Kelembagaan (P2), dan Promosi dan Kerja Sama Perdagangan (P3).

Pembahasan terkait tema ”Implementasi Hilirisasi Pangan di Daerah” ini merupakan pendalaman daritema besar yang diangkat pada buku KKP 5.0 yang saat ini tengah disusun oleh Bidang II PP ISEI. Diskusi berjalan aktif dengan dipandu oleh moderator yaitu Donni Fajar Anugrah, Ph.D (Deputi Direktur Bank Indonesia Institute) selaku Wakil Ketua Focus Group Moneter dan Makroprudensial Bidang II PP ISEI. Guru Besar IPB University sekaligus anggota Bidang III PP ISEI (Prof. Muhammad Firdaus) mengungkapkan bahwa upaya hilirisasi pangan berguna untuk mencapai sasaran makroekonomi. Hal tersebut didukung dari rasional ekonomi hilirisasi pangan terhadap inflasi, ekspor, dan pengangguran. Secara teoritis, hilirisasi pangan akan meningkatkan elastisitas permintaan pangan segar dan memberikan petani alternatif penjualan saat panen raya, sehingga ketahanan pangan dapat terwujud melalui cadangan yang terjaga. Hilirisasi pangan juga turut berkontribusi positif terhadap penurunan pengangguran melalui ekspor pangan olahan yang menyerap tenaga kerja tinggi. Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia sekaligus Ketua Focus Group Ekonomi dan Keuangan Syariah Bidang II PP ISEI (Arief Hartawan) mengungkapkan bahwa salah satu implementasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah adalah melalui perumusan kebijakan daerah dan pengembangan UMKM yang diarahkan pada penguatan Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan (KKP). Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (Prof. Elisa Julianti) turut menyampaikan bahwa implementasi kebijakan hilirisasi pangan di Sumatera Utara tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Dari sisi pelaku usaha, Gapoktan Sri Karya (Parlan Sibarani) memaparkan bahwa upaya pengembangan hilirisasi beras oleh telah dilakukan dengan memastikan di sisi hulu hingga hilir. Keberhasilan Gapoktan Sri Karya salah satunya adalah dengan produk olahan beras ”Sri Wangi” yang telah dijual secara umum di Kota Medan.