ISEI FGD: Memperkuat Independensi Indonesia dan Kepastian Usaha di Tengah Pergolakan Geopolitik Global

PP ISEI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan akademisi, pelaku usaha, perbankan, dan pembuat kebijakan untuk membahas strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Diskusi menyoroti pentingnya diversifikasi mitra ekonomi, kepastian arah kebijakan, penguatan sektor riil, serta peran aktif negara dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2026 dipandang sebagai momentum krusial menuju pemulihan dan “take off” ekonomi Indonesia, dengan prasyarat utama berupa kebijakan yang konsisten, kredibel, dan berpihak pada stabilitas jangka panjang.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan Kantor Staf Presiden RI, World Bank, Universitas Indonesia, IPB University, KADIN Indonesia, APINDO, REI, GAPKI, Bank UOB, Kantor Ekonom BCA, Office of Chief Economist Mandiri, serta Puskestan.

POIN - POIN DISKUSI

1. Indonesia tidak berada pada posisi untuk dan tidak diuntungkan oleh pilihan biner antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pendekatan yang paling rasional adalah memperkuat diversifikasi mitra dagang, investasi, dan teknologi, sekaligus membangun fleksibilitas supply chain guna meredam risiko geopolitik global.
2. Risiko terbesar bagi perekonomian nasional saat ini justru bersumber dari faktor domestik, terutama ketidakpastian arah kebijakan, fragmentasi regulasi pusat–daerah, serta lemahnya kapasitas dan konsistensi implementasi di tingkat daerah.
3. Pelaku usaha membutuhkan sinyal kebijakan yang jelas, konsisten, dan kredibel. Keberanian Pemerintah untuk menetapkan dan “mengunci” arah kebijakan jangka panjang menjadi prasyarat utama bagi masuknya investasi dan penguatan sektor riil. Kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan dan lingkungan hidup dapat di akselerasi lebih kuat.
4. Pemerintah perlu mendorong “Peran dengan Negara” bukan sekedar Peran Negara. Hal ini karena 80% perekonomian nasional ditopang oleh konsumsi & swasta. Maka insentif dan skema pro-growth dibutuhkan dengan meningkatkan disposable income dengan menurunkan PPN, mereview nilai dari PTKP, serta meningkatkan skema KPBU, PINA, dan LVC.
5. Tahun 2026 berpotensi menjadi titik balik pemulihan dan “take off”. apabila Pemerintah bersedia melakukan trade-off secara sadar: mengorbankan sebagian ruang fiskal jangka pendek demi menciptakan stabilitas makro, kepastian kebijakan, dan kepercayaan jangka panjang dunia usaha dan investor.

​​​​​​​